Gantikan Setnov, Desakan Munaslub Partai Golkar Terus Menguat

Dipublish : Senin 27 November 2017
Dedi-Mulyadi-300x237 SOSIAL POLITIK  Gantikan Setnov, Desakan Munaslub Partai Golkar Terus Menguat

Ketua DPD Golkar Dedi Mulyadi, foto Istimewa

Gapura Nusantara ,- Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, Airlangga Hartarto sudah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo untuk maju sebagai calon ketua umum DPP Partai Golkar dalam munaslub Partai Golkar yang akan digelar dalam waktu dekat ini.

“Saya sudah komunikasi dengan Pak Pratikno yang menjelaskan bahwa Pak Airlangga Hartarto sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan mendapatkan izin serta restu dari Presiden untuk maju menjadi calon ketua umum dalam munaslub partai Golkar,” jelas  Dedi Mulyadi di sela – sela Diskusi Panel ” Memperkokoh soliditas untuk mencari solusi terbaik guna penyelamatan partai golkar yang digelar oleh Trikarya DIY di university Hotel Yogyakarta, Minggu, (26/11/2017).

Lebih lanjut Dedi Mulyadi mengatakan, sesuai AD ART partai Golkar jika 2/3 DPD I menghendaki munaslub, maka DPP harus menggelar munaslub.

“Saya yakin munaslub Golkar akan terjadi karna jumlah DPD I yang setuju munaslub terus bertambah. Sehingga jika nanti jumlahnya sudah mencapai 2/3 maka akan segera diajukan ke DPP,” kata Dedi Mulyadi.

Munaslub Golkar, imbuh Dedi harus digelar tanpa harus menunggu hasil sidang praperadilan Setyo Novanto untuk menyelamatkan partai Golkar.

Hal yang sama disampaikan oloh Wisnu Suhardono, ketua DPD Golkar Jateng ketika menjadi pembicara dalam diskusinpanel tersebut.

Wisnu mengatakan, berdasarkan etika kepatutan, Setnov harus mengundurkan diri dan DPP segera menggelar Munaslub untuk mencari Ketua Umum baru.

“Sejak awal Golkar Jawa Tengah menuntut digelar munaslub untuk mengganti Setnov yang tersandung kasus e-ktp,” tegas Wisnu Suhardono.

Tuntutan digelarnya munaslub juga disuarakan secara lantang oleh ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar DIY, Gandung Pardiman. Dalam sambutannya ketika membuka diskusi Panel tersebut.

“Munaslub harus digelar untuk menyelamatkan partai Golkar. akibat kasus e ktp citra partai Golkar terpuruk ” ujar Gandung Pardiman.

Ia menambahkan, Partai Golkar adalah partai anti korupsi. Oleh karena itu, Setnov yang sudah menjadi tersangka korupsi harusnya mengundurkan diri.

Hal senada disampaikan Ridwan Hisyam ketua PPK Kosgoro 1957 ketika menjadi pembicara dalam diskusi panel yang digelar oleh Trikarya DIY.

“Kta ketuk hati nurani Setnov untuk mundur dari ketum dan digelar munaslub. Sebab jika Setnov tidak mundur maka kasus e ktp Setnov melekat ke partai Golkar dan ini jelas merugikan golkar,” ungkap Ridwan.

Ridwan menambahkan, banyak kader partai Golkar yang siap menggantikan setyo Novanto sebagai ketua umum. Sekarang yang sudah mengemuka siap maju menjadi calon ketua umum adalah nama Airlangga Hartarto, kader golkar yang kini ada di kabinet Presiden Jokowi.

“Disamping Pak Airlangga Hartarto yang siap maju menjadi ketum, ada banyak kader muda potensial yang siap menyelamatkan partai Golkar,” kata Ridwan.

Sementara itu, Zainal bintang, ketua wantim DPP Ormas MKGR merasa prihatin keputusan DPP yang menggantungkan nasib Golkar di tangan hakim sidang praperdilan.

“Setnov harus didesak mundur apa pun hasil praperadilan. selain itu, jabatan plt ketua umum ilegal,” kata Zainal Bintang ketika menjadi pembicara dalam diskusi panel dalam rangka penyelamatan partai golkar yang digelar Trikarya DIY.***Okta/cakrawala.co

Bagaimana Tanggapan Anda ?

Komentar

Pencarian
Berita Terbaru
Jangan Lewatkan
Berita Lainnya